REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Achsanul Qosasi menilai, langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang mengadu kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam perihal dugaan adanya anggota DPR yang sering meminta dana ke perusahaan BUMN salah alamat.

"Menteri BUMN seharusnya melapor ke Presiden sebagai atasan langsung, bukannya melapor ke Sekretaris Kabinet. Salah alamat itu," kata Achsabul Qosasi di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, selain melapor ke Presiden, Dahlan Iskan juga seharusnya melapor ke pimpinan DPR RI agar dapat diteruskan ke fraksi-fraksi di DPR untuk ditindaklanjuti. "Hal ini penting agar pimpinan fraksi bisa menindak anggota yang nakal. Ini jika laporan yang disampai Dahlan Iskan benar," katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini mengapresiasi jika laporannya yang disampaikannya benar, sebaliknya dia menyayangkan jika laporan tersebut merupakan langkah pencitraan dengan mendiskreditkan lembaga lain.

Pada kesempaten tersebut, Achsanul meminta agar Dahlan Iskan berani menyebut nama, siapa anggota DPR yang diduga sering meminta dana ke perusahaan BUMN. "Pak Dahlan jangan tanggung-tanggung, sebut saja namanya, karena anggota DPR RI itu banyak, ada 560 orang," katanya.

Achsanul juga meminta agar Dahlan Iskan menjelaskan pernyataannya perihal dugaan perilaku anggota DPR RI tersebut pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang merupakan mitra Kementerian BUMN. "Teman-teman komisi VI harus tanggap terhadap hal ini, karena ini menyangkut nama 560 orang anggota DPR," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika