REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Nanan Sukarna membantah korps bhayangkara menunda pelimpahan berkas simulator SIM ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Lebih cepat (selesai) lebih bagus. Masih banyak kasus lain yang mesti kita kerjakan bersama. Makanya perlu keputusan hukum yang benar yang bisa menjabarkan perintah Presiden itu," ujar Nanan usai shalat Jumat di Mabes Polri, Jumat (19/10).

Terkait wacana penghentian pengusutan kasus oleh Polri (SP3), ia tidak memberikan jawaban yang tegas. Jenderal bintang tiga tersebut mengatakan Polri masih mengkaji mekanismenya secara hukum, prosedural dan administrasi agar tidak menyalahi hukum yang bisa berujung gugatan.

Karenanya, hingga saat ini Polri dan KPK terus berkoordinasi membicarakan mengenai mekanisme apa yang akan diambil dan kesepakatan yang benar.

"Kalau perintahnya benar, terus administrasi salah ya jadi masalah. Kalau perintahnya benar, tapi pelaksanaan hukumnya salah, kan jadi salah juga. Prinsipnya tidak saling menyalahkan (KPK-Polri)," katanya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar menambahkan ada tiga syarat utama suatu kasus dapat dihentikan. Pertama, kasus bukan tindak pidana. Kemudian, kasus tidak memenuhi unsur pidana yang disangkakan dan dihentikan demi hukum karena tersangka meninggal.

Sudah 10 hari sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Polri untuk menyerahkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM kepada KPK. Namun, hingga kini pelimpahan kasus tersebut masih tersendat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika