REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH -- Usai dilantik sebagai Wakil Gubenur DKI periode 2012-2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan sangat siap untuk segera bertugas.

"Besok tentu kami akan meminta Sekda kumpulkan bagian tim penyusun anggaran, dan Kepala Bapeda. Untuk melihat biaya-biaya mana yang tidak efisien," kata dia di Jakarta, Senin (15/10).

Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi). "Pak Jokowi turun ke masyarakat tentu beliau membutuhkan saya, karena saya ditugaskan beliau untuk mempelajari secara detail. Jadi saya akan melaporkan dengan membuat opsi-opsi, dan beliau yang memutuskan," tuturnya.

Ahok menolak program kerja dia dan Jokowi disebut sebagai program 100 hari. Sebab, menurutnya sebutan itu biasanya dipakai di negara luar. "Kayak orang meninggal aja, kita 3 bulan lah," ucapnya.

Hingga akhir tahun 2012 ini , ia menargetkan sudah harus berhasil menjalankan program jaminan kesehatan dan pendidikan. Sehingga  tidak ada lagi istilah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Tetapi diganti dengan Kartu Sehat Gratis.  Dan tidak ada lagi kejadian penolakan pasien miskin di rumah sakit.

Dalam bidang pendidikan, program Jokowi-Ahok akan mengupayakan tidak ada lagi pungutan dari komite sekolah. Menurut Ahok, Jokowi tidak ingin ada pungutan lagi. "Lebih baik uang orang tua disimpan untuk kuliah, seringkali uang mereka habis untuk anaknya sampai SMA. Begitu kuliah tidak bisa melanjutkan lagi," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika