REPUBLIKA.CO.ID, SURAKARTA -- Inspektorat Pemerintah Kota Surakarta mulai hari ini mengaudit berbagai aset negara yang digunakan Joko Widodo selama menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
Audit yang rencananya baru kelar besok, Selasa (9/10), tersebut tidak hanya melibatkan barang-barang bersifat fisik namun juga audit atas penggunaan uang negara, termasuk gaji Jokowi selama menjabat.
"Semua catatan penggunaan gaji beliau (Jokowi, red.) itu sudah ada dan semuanya tercatat," ungkap Sekretaris Daerah Pemkot Surakarta Budi Suharto di Solo, Senin (8/10).
Menurut Budi, Jokowi selama ini tidak pernah mengambil gajinya sebagai wali kota. Gaji tersebut dikembalikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui penyaluran bantuan untuk biaya pendidikan, pengobatan masyarakat tidak mampu, hingga sumbangan untuk pembangunan fasilitas umum termasuk rumah ibadah.
"Namun (meski begitu, red.) akan tetap kita lakukan audit. Pak Jokowi selama ini tetap menerima gaji, hanya saja semua gajinya termasuk tunjangan disalurkan untuk membantu warga yang kurang beruntung di Kota Solo," ungkap Suharto.
Kepala Inspektorat Pemkot Surakarta Utara menjamin pihaknya akan transparan mengenai hasil audit yang dilakukan atas Jokowi.
Saat ini, pihaknya masih fokus kepada proses audit penggunaan fasilitas negara oleh Jokowi. "Nanti pasti akan kami beritahukan kalau proses auditnya sudah selesai," katanya.
Audit itu terkait posisi Jokowi yang meninggalkan jabatan lamanya itu dan kemudian akan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta.Ia mengatakan, audit dilakukan atas penggunaan aset negara oleh Jokowi, yang melekat pada dirinya selama menjabat sebagai orang nomor satu di Kota Solo.
Dia menjelaskan, audit dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada aset negara yang berkurang, selama Jokowi menjabat sebagai wali kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika