REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) meminta Ketua DPR RI menghentikan pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK).
Sejak awal, FPKS tidak pernah merestui usulan revisi RUU KPK yang diajukan Komisi III.
Sebaliknya, FPKS meminta agar usulan revisi RUU KPK yang diajukan Komisi III dikaji ulang karena terdapat resistensi dari beberapa kalangan yang kurang sependapat atas rencana perubahan atas undang-undang tersebut.
Dalam pendapat mini FPKS yang dibacakan dalam rapat pleno Komisi III tanggal 3 Juli lalu, FPKS juga meminta para legislator di DPR untuk memerhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat atas usulan revisi RUU ini.
“Pendapat mini fraksi yang dibacakan tanggal 3 Juli itu adalah bukti kami belum pernah merestui revisi RUU KPK. Silakan saja dicek di Sekjen isi pendapat mini fraksi PKS. Jadi, kami sangat keberatan jika semua Dewan digeneralisasi ingin melemahkan KPK. Dan itu akan kami buktikan dalam sikap-sikap FKS ke depan,” kata Sekretaris FPKS, KH Abdul Hakim, Kamis (4/10).
Sebagai upaya menghadang proses pembahasan RUU KPK di Badan Legislasi (Baleg), FPKS juga telah menginstruksi anggota fraksinya di Baleg) untuk tidak melanjutkan proses pembahasan revisi RUU KPK.
“Setelah melakukan kajian mendalam, bertemu dengan berbagai elemen masyarakat termasuk berdiskusi dengan para pakar, FPKS berkesimpulan bahwa UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK tidak perlu direvisi. Karena itu, kami instruksikan kepada anggota kami di Baleg untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi UU KPK,” tegas Hakim.
Menurut Hakim, dari kajian yang dilakukan fraksinya, kewenangan yang dimiliki KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK saat ini masih efektif menyokong kinerja KPK dalam mencegah dan menangani kasus korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
