REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pelantikan Gubernur DKI Jakarta bakal menelan anggaran besar. Sekretariat DPRD DKI Jakarta menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 822 juta. "Anggaran tersebut terlalu besar," kata Kordinator Investigasi dan Advokasi, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, dalam keterangan tertulis, Ahad (23/9).

Uchok menyatakan, untuk sekadar acara seremoni, dana sebesar lebih 800 juta merupakan pemborosan. Terlebih, anggaran tersebut belum termasuk kemewahan lain yang kemungkinan bakal menghabiskan dana lebih besar.

Anggaran untuk mebel dan komputer misalnya, terjadi penambahan sebesar Rp 3,7 miliar dari anggaran sebelumnya Rp 25,8 miliar.  Jadi total belanja meubel dan komputer tahun ini sebesar Rp 29,5 miliar. "Uang pajak rakyat dihamburkan untuk belanja mebel Rp 29,5 miliar," katanya.

Atas besarnya anggaran yang akan dikeluarkan, Uchok berharap, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama bisa bersikap bijak. Jokowi dan Ahok harus menekan anggaran pelantikan demi penghematan.

Uchok menyatakan idealnya pelantikan Gubernur DKI Jakarta hanya menelan anggaran di bawah Rp 400 juta.

"Agar upacara pelantikan tidak boros. Sederhana dan memiliki hikmah buat rakyat," ujar Uchok.

Politik menghambur-hamburkan uang yang dilakukan Sekretariat DPRD DKI Jakarta bertolak belakang dengan upaya penyelesaian masalah di Jakarta. Uchok menyerukan agar anggota dewan dan Sekretariat DPRD DKI Jakarta menghapus alokasi belanja yang tidak perlu. Para pejabat penyelenggara pemerintah harus mencontohkan kesederhanaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika