REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Ada semacam gerakan atau rumor mengenai sayembara penangkapan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang marak beredar di Inggris. Namun, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta Presiden SBY tidak perlu was-was. Karena, menurut dia, rumor tersebut terlebih dahulu harus dicermati.
"Gerakan-gerakan tersebut perlu dicermati, tetapi tidak perlu menjadi kecemasan Presiden RI," kata Tjahjo melalui perangkat komunikasi kepada ANTARA di Semarang, Rabu (19/9) petang.
"Saya kira intelijen Indonesia (Badan Intelijen Negara/BIN) dan Atase Pertahanan (Athan) sudah mendeteksi hal tersebut dan melaporkan kepada Presiden RI akan gelagat dan perkembangannya," tambah anggota Komisi I (Bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Intelijen) DPR RI itu.
Berita sebelumnya, Juru Bicara Presiden Julian A Pasha menegaskan bahwa pemerintah Inggris telah menjamin keamanan dan keselamatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memenuhi undangan Ratu Inggris pada Oktober mendatang seiring dengan munculnya rumor sayembara penangkapan Presiden RI yang beredar di Inggris.
Pernyataan itu diberikan oleh Jubir Presiden di Jakarta, Rabu, menanggapi berita yang menyebutkan Ed Mc Williams, seorang yang mengaku aktivis The West Papua Advocacy Team (WPAT), menawarkan hadiah sebesar 80 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 790 juta bagi warga Inggris yang berhasil menangkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika mengunjungi Inggris.
Tjahjo yakin bahwa operasi kontraintelijen sudah dilakukan dan intelijen Indonesia sudah melakukan kerja sama internasional dengan intelijen luar (Inggris) dalam rangka memantapkan koordinasi dan pengungkapan indikasi jaringan-jaringan tersebut.
"Setidaknya, sudah ada antisipasi dan langkah-langkah dari intelijen Indonesia. Saya yakin BIN sudah melakukan hal-hal tersebut, khususnya melakukan operasi kegiatan/operasi intelijen monitoring dan penjajakan taktis strategis," katanya.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga yakin Kementerian Luar Negeri RI sudah melakukan koordinasi terpadu dengan pemerintah Inggris untuk antisipasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika