REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Lembaga kajian CIDES (Center for Information and Development Studies) mendesak pemerintah AS menghukum warganya, Nakoula Basseley Nakoula, pembuat film "Innocence of Muslims" guna meredakan kemarahan umat Islam yang dilampiaskan pada simbol-simbol AS.
Wakil Ketua Dewan Penasihat CIDES Ricky Rachmadi di Jakarta, Rabu (19/9), mengatakan pemerintah AS tak cukup mengutuk film atau menyesalkan unjuk rasa anti-AS melainkan juga mengupayakan langkah nyata menghukum Nakoula dan pihak lain yang terlibat dalam pembuatan film itu.
"Sudah ada korban nyawa Duta Besar AS Christopher Stevens dan tiga stafnya di Benghazi, Libya akibat film yang memprovokasi kemarahan umat Islam itu. Belum lagi, kebencian meluas atas simbol-simbol AS sehingga tidak menutup kemungkinan adanya ancaman lain untuk bisa merusak kepentingan AS di banyak negara," katanya.
Ia mengatakan film yang dibuat Nakoula, mantan narapidana, bukan saja menimbulkan gelombang protes keras umat Islam di berbagai belahan dunia namun sekaligus telah mengorbankan kehidupan warganegara AS termasuk mengancam kehormatan fasilitas strategis AS di luar negeri.
Ricky menegaskan dengan hukuman terhadap produser film itu, setidaknya memberi dampak pada kenyamanan umat Islam, di samping menunjukkan keseriusan AS dalam menciptakan harmoni dunia.
"Tanpa itu, keberadaan AS akan selalu menjadi jarak buat umat Islam bahkan membangkitkan segala protes, perlawanan, atau pun berupa sikap antipati lain dari komunitas Islam karena alasan melindungi pelanggaran berekspresi yang menyakiti Islam," kata Ricky yang juga Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar itu.
Menurut dia, AS memiliki kesadaran penuh untuk menancapkan eksistensinya di negara-negara berbasis Islam dan perannya dalam mewujudkan keseimbangan serta situasi damai dengan elemen muslim, tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
