REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mengajak seluruh ulama untuk menolak wacana sertifikasi ulama yang di lontarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menurut Ketua MUI, Slamet Effendi Yusuf, wacana mengenai sertifikasi ulama ini merupakan bentuk baru fasisme yang coba diterapkan oleh pihak-pihak tertentu di Indonesia.
“Itu pemikiran fasis, otoriter, dan perlu ditertawakan di era demokrasi ini,” ujarnya dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (12/9).
Menurutnya, eksistensi ulama bukan dilihat berdasarkan sebuah sertifikat. Justru aneh jika ada negara yang menerapkan sertifikasi ulama sebagai upaya deradikalisasi. “Ulama itu karena pengakuan masyarakat, karena ilmu dan amalnya, bukan karena sertifikat. Tak perlu ada sertifikat seperti itu,” kata Slamet Effendi.
Dalam kesempatan yang sama Ketua LDII, Chriswanto Santoso, mengatakan upaya deradikalisasi juga harus dilakukan melalui dakwah bilhal. Dia menilai, terorisme itu juga dipicu berbagai permasalahan lain yang tak hanya masalah teologi saja.
"Ada kemiskinan, kesenjangan, krisis ekonomi juga potensial memunculkan gerakan radikal. Di Eropa, karena krisis, maka Neo Nazi juga bangkit. Makanya kami juga bergerak dalam pengentasan kemiskinan," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris, pernah menyebutkan wacana sertifikasi terhadap ulama-ulama di Indonesia sebagai bagian dari program deradikalisasi BNPT. Itu terlontar dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, Sabtu lalu (8/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
