REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Fraksi PDIP DPR RI Puan Maharani menegaskan, fraksinya akan menolak permintaan pemerintah untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun depan sekitar 15 persen karena PLN dinilai masih mampu memperbaiki kinerjanya untuk menekan inefisiensi.
"Kami tidak setuju kenaikan tarif listrik karena rencana kenaikan ini akan merugikan rakyat banyak. Bagi kami segala kebijakan yang berkaitan menguntungkan rakyat kami dukung. Tapi kalau merugikan rakyat, kami akan menolak kebijakan itu," ujar Puan di Gedung DPR Jakarta, Selasa.
Sementara di tempat yang sama, anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Daryatmo Mardiyanto, menjelaskan, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PLN pada 2009-2010 membuat kerugian Rp 36 triliun dan kerugian tersebut dibebankan ke negara.
"PLN diminta segera mengalihkan konsumsi pembangkitnya dari BBM ke gas tetapi tidak dilakukan dengan baik. Akibatnya mereka rugi hingga Rp36 triliun dalam dua tahun. Apakah dibebankan kepada masyarakat. Posisi PLN adalah mewakili negara," ujar Daryatmo.
Sementara atas permintaan pemerintah menambah kuota BBM bersubsidi, Puan Maharani menegaskan, FPDIP bersikap mendukung penambahannya. "Kalau terjadi kelangkaan BBM, maka negara harus bertanggungjawab. Jadi, kalau ada penambahan kuota BBM bersubsidi, FPDIP setuju," kata Daryatmo Mardiyanto menambahkan.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Bambang Wuryanto, menilai alasan pemerintah menaikan tarif listrik tahun depan sebesar 15 persen tak beralasan karena kinerja PLN selama ini buruk dan negara juga dirugikan Rp36 triliun dalam dua tahun.
"Alasan tidak tepat karena takut APBN jebol, besaran subsidi listrik sudah terlampau tinggi," kata Bambang.
Menurut Bambang, kalau TDL naik maka rakyat yang merasakan semakin susah. Sementara jika dengan memperbaiki kinerja PLN sehingga mampu menutupi biaya yang dibutuhkan, maka rakyat tidak perlu menjadi susah.
Politisi itu juga meragukan adanya kenaikan tarif listrik tahun depan bakal membuat kinerja PLN jauh lebih baik, dan bisa efisien dalam penggunaan bahan bakar.
"Kita ini menyusun RAPBN 2013 untuk menjalankan rencana-rencana tahun depan, tujuannya agar APBN tidak jebol sekaligus rakyat tidak sengsara, bukan tujuannya untuk memperbaiki kinerja PLN," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
