REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mendorong DPR segera melakukan moratorium kunjungan-kunjungan kerja legislator ke luar negeri untuk tujuan studi banding yang dinilai kurang penting sebagaimana tuntutan masyarakat saat ini.
Kepada pers di Gedung DPR Jakarta, Selasa, Ketua Fraksi PDIP DPR RI Puan Maharani menuturkan bahwa sebagai langkah awal pihaknya akan melarang para anggota fraksi turut serta kunjungan kerja ke luar negeri tersebut. "Kami setuju adanya moratorium kunker ke luar negeri itu," ujar Puan.
Dikemukakannya bahwa berbagai aspirasi masyarakat yang menghendaki agar DPR segera menghentikan berbagai kunjungan kerja anggotanya ke luar negeri untuk tujuan studi banding itu akan menjadi bahan introspeksi internal FPDIP.
Puan menegaskan bahwa sepanjang tidak ada signifikansi dan urgensinya sama sekali untuk kunjungan ke luar negeri maka hal tersebut sama maknanya dengan pemborosan anggaran negara.
Namun demikian, Puan menambahkan, terhadap muhibah antarparlemen yang menjadi tugas-tugas Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR dalam menjalin kerja sama dengan parlemen negara-negara lainnya tentunya tetap diperkenankan.
Sebelumnya, beberapa anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR kembali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, yakni ke Denmark dan Turki, untuk studi banding dalam rangka penyusunan revisi UU tentang PMI. Tujuan kunker itu diantaranya untuk mencari lambang palang merah yang akan digunakan Indonesia.
Baleg DPR merasa perlu mengunjungi kedua negara itu karena di dunia saat ini ada dua lambang palang merah. Yakni, palang merah (red cross) dan bulan sabit merah (red crescent). Denmark merupakan negara asal lambang palang merah dan Turki negara asal bulan sabit merah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
