REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG – Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, hingga saat ini dinilai masih belum optimal membayarkan zat mal atau penghasilan setiap bulan.

Ketua Badan Amil Zakat (Baz) Kota Palembang, Apriadi S Busri, mengatakan sampai kini, belum semua PNS membayarkan zakat mal yang disisihkan dari gaji tiap bulan.

“Padahal, setiap bulan bendahara pada sejumlah dinas dan instansi diimbau untuk memotong zakat sebesar 2,5 persen dari total pendapatan,” kata Apriadi, Rabu (8/8).

Ia mengungkapkan, setiap bulan hanya terhimpun sebesar Rp 60 juta sampai Rp 80 juta zakat mal dari PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Jumlah tersebut, menurut dia, belum optimal karena hanya beberapa dinas, kantor dan sekolah saja yang PNS membayar zakat.

“Dana zakat terkumpul di BAZ Palembang saat ini mencapai Rp 800 juta, dan secara rutin disalurkan kepada yang berhak menerima. Secara rutin dana zakat tersebut disalurkan kepada yang berhak terutama kaum dhuafa dan anak yatim piatu,” papar Apriadi.

Dia menambahkan, khusus Rabu (8/8) ini, sebanyak 360 kaum dhuafa di Kecamatan Kemuning diberikan santunan dari BAZ masing-masing senilai Rp 75 ribu per orang. Dana tersebut berasal dari zakat pegawai Pemkot Palembang yang jumlahnya mencapai 10 ribu PNS lebih.

Selain disalurkan untuk konsumsi langsung ke kaum dhuafa dan anak yatim piatu, zakat itu diberikan kepada warga tidak mampu yang membutuhkan biaya pendidikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika