REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Banyak daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini mengalami ketertinggalan dalam pembangunan dan tingkat kesejahteraannnya. Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Tertinggal (ASKATI) Mulyadi Jayabaya menegaskan, perlu upaya untuk membebaskan daerah-daerah tertinggal di kawasan perbatasan tersebut.
"Kita dan pemerintah berkomitmen untuk membebaskan daerah-daerah tertinggal di kawasan perbatasan dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 43 triliun," kata Mulyadi Jayabaya di Rangkasbitung, Lebak, Rabu (8/8).
Pembangunan di daerah tersebut jauh tertinggal sehingga perlu dituntaskan agar masyarakat Indonesia tidak eksodus ke negara tetangga. "Kita prihatin warga kita yang tinggal di perbatasan Kalimantan Barat membeli kebutuhan bahan pokok ke Malaysia karena harganya mahal," katanya.
Ia juga mengatakan 26 dari 37 kabupaten/ kota di perbatasan masuk kategori daerah tertinggal. Kondisi demikian, kata dia, sangat ironis mengingat perbatasan merupakan daerah terdepan dan menjadi beranda negara. Sebab daerah perbatasan menjadikan kawasan yang strategis untuk pertahanan dan keamanan.
Saat ini, kata dia, daerah perbatasan masih terbelakang dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Pemerintah akan mengucurkan dana APBN sebesar Rp 43 triliun guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kawasan perbatasan.
Kabupaten tertinggal, kata dia, mencapai 183 kabupaten tertinggal dengan penduduk 57,4 juta. Diupayakan agar mereka mendapat dana stimulus tambahan bagi daerah tertinggal sebesar Rp 100 miliar. Dana sebesar itu merupakan alokasi awal untuk percepatan pembangunan antardaerah, sehingga bisa menurunkan jumlah kabupaten tertinggal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
