REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) minta pemerintah mengatur perdagangan kedelai dengan mengaktifkan kembali fungsi Bulog sebagai importir kedelai.
"Kedelai sudah menjadi komoditas penting di masyarakat. Di sisi lain, produksi pertaniannya masih jauh dari skala ekonomis yang menarik bagi petani," kata Sekretaris Jenderal Gapmmi, Franky Sibarani di Jakarta, Senin.
Franky mengatakan tidak cukup pemerintah menurunkan bea masuk (BM) kedelai impor karena kebijakan tersebut hanya bersifat jangka pendek dan bersifat psikologis saja.
"Pemerintah diharapkan melakukan intervensi terhadap tata niaga kedelai dengan mengatur importirnya supaya dapat memastikan, ketersediaan dan keterjangkauannya kedelai di masyarakat. Untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan perdagangan seperti Bulog, harus ditugaskan untuk mengimpor kedelai agar memberi kestabilan harga dan jumlah pasokan," katamua.
Franky mengatakan persepsi swasembada kedelai, jangan terlalu dipaksakan karena selama secara ekonomis tidak menarik bagi petani, maka penanaman kedelai secara besar-besaran tidak akan terjadi.
"Petani masih menempatkan kedelai sebagai tanaman selingan, setelah padi. Untuk itu, impor masih menjadi penting tetapi harus dalam kendali pemerintah," katanya.
Franky menambahkan, langkah cepat perlu segera dilakukan mengingat kekeringan di Amerika Serikat diperkirakan sampai Oktober tahun ini.
"Dikhawatirkan kebutuhan kedelai di Cina terus meningkat dan importir kedelai di Cina akan mengamankan stoknya. Pemerintah diharapkan mengimpor kedelai dari negara lain agar tempe dan tahu tetap bisa dikonsumsi masyarakat," katanya.