REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Pembangunan di Kota Bandarlampung belum mengedepankan dan memprioritaskan hak-hak tumbuh kembang anak.
"Pembangunan di kota ini masih memaksimalkan keuntungan ekonomi saja dan kerap mengabaikan hak-hak anak untuk mendapatkan ruang yang luas untuk beraktivitas," kata Ketua Pelaksana peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Children Crisis Center (CCC) Lampung, Eka Puspitasari, di Bandarlampung, Senin.
Eka menilai fasilitas ruang hijau terbuka yang diperuntukan bagi anak di kota itu masih jauh dari batas minimal. Kalaupun ada seperti hutan kota yang terbuka bagi umum, kini sudah dimiliki oleh perusahaan dan akan dipergunakan untuk pembangunan pengembangan sektor ekonomi.
"Kami berpikir sudah dipandang perlu pemerintah segera mewujudkan kota layak anak," ujarnya.
Kota layak anak, menurutnya, sebuah sistem pembangunan daerah yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pembangunan yang memiliki basis hak anak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
