REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menilai, sangat wajar jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengetahui kinerja dan berbagai masalah di semua kementerian dan kerja para pembantunya. Apalagi, data yang didapatkan akurat 1 (A-1) dari BIN dan aparta intelijen lainnya.

"Masalahnya, setelah tahu bagaimana? Apa pun beliau sebagai kepala pemerintahan setelah tahu memanggil, lantas melakukan klarifikasi dengan memanggil KPK atau kejaksaan atau kepolisian untuk mengusutnya atau mendiamkan saja? Berani menggantinya dengan cepat? Ini pertanyaan kita semuanya memang akhirnya," katanya.

Tjahjo menegaskan, peringatan Presiden itu penting mengingat hari bulan tahun merambat mendekati saat pemilihan umum. Namun, di sisi lain sebagai menteri yang merangkap pejabat partai, tentunya wajar mementingkan partainya dan citranya sebagai pejabat partai.

"Akan tetapi, masalahnya adalah apa langkah selanjutnya? Apa hanya sekadar peringatan terbuka saja dan selesai? Langkah selanjutnya inilah kita ditunggu," tanya Anggota Komisi I DPR RI itu.

Tjahjo melanjutkan, "Presiden harusnya sudah sadar kalau rekrutmen kabinetnya mayoritas dari partai politik, ya, inilah akhirnya kinerja buat rakyat juga akhirnya terbengkalai."

Begitu menjelang pemilu, kata dia, mereka mulai meninggalkan dan tidak mendengar arahan Presiden lagi yang sudah dua periode jabatan itu. "Ironis memang wajah pemerintahan ini," tandas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika