REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jakarta dinilai belum laik untuk anak-anak. Sebab, seharusnya sebagai ibu kota negara, Jakarta bisa memberi contoh kepada daerah-daerah lain dalam memberikan kondisi yang ramah bagi anak-anak.
"Jakarta belum layak anak. Bagaimana dikatakan layak kalau tidak ada rasa aman, naik bus saja dicopet, melihat hal-hal yang tidak pantas dilihat dan sebagainya," kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri usai bertemu dengan perwakilan anak-anak di Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (5/7).
Kota Laik Anak merupakan strategi pembangunan kota yang mengintegrasikan komitmen daerah dalam program pemenuhan kebutuhan anak. Semua kebijakan terkait anak harus mengapresiasi pandangan anak, sehingga keterlibatan anak dalam pengembangan Kota Layak Anak harus benar-benar dilaksanakan.
Saat ini sudah ada sekitar 80 Kota Layak Anak di seluruh Indonesia. Menurut Mensos, mewujudkan kota yang layak anak merupakan keharusan dan tidak ada kompromi yang salah satunya adalah anak-anak berhak mendapatkan ruang yang layak untuk mereka berekspresi dan menyampaikan aspirasinya.
"Maka Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah harus bergandengan tangan untuk bisa terwujud kota yang layak anak," sebut Mensos.
Jakarta yang plural dan didiami masyarakat dari berbagai suku, memiliki permasalasahan sosial yang sangat kompleks, termasuk masalah anak seperti banyaknya anak jalanan, anak terlantar dan anak yang putus sekolah. Jakarta, kata Mensos, bukan hanya tidak layak anak, tapi juga masih jauh dari kota yang ramah bagi penyandang disabilitas. Hal itu terjadi karena minimnya sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas mereka.
"Lihat saja transportasi kita tidak menyediakan tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas. Trotoar juga sudah dipenuhi dengan pedagang sehingga sulit dilewati begitu juga dengan gedung-gedung pemerintah dan mal-mal," kata menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
