REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dijadwalkan kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan proyek fasilitas olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Gedung KPK Jakarta, Rabu (4/7).
"KPK terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, karena itu masih meminta keterangan dari Anas," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi.
Anas, menurut Johan, dijadwalkan menjalani pemeriksaan pukul 9.30 WIB. Pemanggilan sebagai saksi ini dilakukan kedua kalinya terhadap Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Sebelumnya, dalam pemeriksaan perdananya Anas membantah seluruh tudingan yang mengarah kepadanya terkait dugaan keterlibatan dirinya dalam korupsi proyek pembangunan fasilitas olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
"Apa saya tahu soal proyek Hambalang? Saya jelaskan tidak tahu dan bagaimana proyek Hambalang itu," kata Anas setelah menjalani pemeriksaan di KPK Jakarta, 27 Juni lalu.
Ia juga mengaku mendapat pertanyaan apakah dirinya memerintahkan anggota Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono mengurus sertifikat tanah di Hambalang.
"Apa saya memerintahkan Pak Mulyono, saya jawab saya tidak pernah memerintahkan untuk mengurus sertifikat (tanah Hambalang)," ujar Anas.
Terkait dengan adanya tudingan bagi-bagi uang dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat di Bandung, ia mengatakan orang yang menerima uang hanya mengaku-aku saja.
"Itu mengaku-aku menerima uang dalam pemilihan calon Ketua Umum Partai Demokrat," kata Anas. Terkait dengan uang Rp 50 miliar dan mobil dari PT Adhi Karya, ia menegaskan hal tersebut hanya cerita mati dan halusinasi belaka.
Anas Urbaningrum mendatangi KPK untuk menjalani pemeriksaan pertama sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan fasilitas olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga di Hambalang, Jawa Barat itu.
"Ini justru saya punya kesempatan jelaskan klarifikasi mendudukkan apa sebenarnya terjadi, jadi tidak menjadi soal," ujar Anas yang didampingi beberapa pengusus DPP Partai Demokrat dan puluhan kader partai itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika