REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Sudah saatnya Pemprov DI Yogyakarta membentuk lembaga khusus yang mengurusi dana bergulir untuk penguatan modal UMKM.
Pasalnya, kata Ketua Fraksi PKS di DPRD DI Yogyakarta, Arief Budiono, selama APBD DI Yogya telah cukup banyak menganggarkan dana bergulir tersebut. Hanya saja, efektivitas penyalurannya ''tak terpantau'', kalua tak ingin disebut belum optimal.
''Kondisi ini sangat ironis. Di satu sisi UMKM sangat membutuhkan bantuan modal. Tapi ada dana yang sudah dianggarkan dalam APBD, tapi kadang tak bisa disalurkan,'' kata Arief, Sabtu lalu.
Arief menjelaskan selama ini pengelolaan dana bergulir dari APBD masih dilakukan di masing-masing SKPD seperti di Dinas Pertanian, Dinas Perindagkop bahkan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA),
Sebagai contoh, kata Arief Budiono, setiap tahun di DPPKA dianggarkan dana penguatan modal semacam itu, yang tahun lalu mencapai Rp 23,2 miliar. Tapi ironisnya dari jumlah itu, setahu Arief, tak seluruhnya bisa disalurkan.
Di sisi lain, setau Arief, sampai saat ini Dinas Pertanian sudah mengelola dana bergulir semacam itu yang jumlahnya juga cukup besar, mencapai Rp 20 miliar.
Namun, kata Arief, DPRD sulit sekali memantau efektivitas dan perkembangan dari hasil peguliran dana, karena pengelolaanya ada di masing-masing SKPD. ''Apalagi dana itu yang disalurkan SKPD itu umumnya bersifat hibah,'' tutur dia.
Mengingat besarnya jumlah yang telah digulirkan tersebut, kata Arief, ke depan perlu adanya lembaga khusus yang mengelola dana tersebut. Lembaga itu bisa berbentuk Badan Layanan Umum yang dasar kerjanya cukup peraturan gubernur.
Menurut dia, BLU tersebut dibutuhkan agar pengelolaan dana bergulir tersebut bisa lebih efektif, efisien, tepat sasaran dan terukur perkembangannya.
Disebutkannya, dengan diserahkan pengelolaan dana bergulir BLU khusus ini, maka beban kerja di SKPD menjadi lebih ringan, sehingga masing-masing SKPD bisa lebih fokus pada tugas pokoknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika