REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Golkar menilai masalah koalisi dan oposisi tidak perlu diatur dalam undang-undang (UU). Masalah itu dinilainya tidak bisa diatur karena dinamika politik sangat tinggi. "Ini jelas tidak bisa diatur," jelas Ketua DPP Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, saat dihubungi, Senin (21/5).

Sistem multi partai dinilainya menjadi penyebab masalah koalisi tidak perlu diatur. Selain itu, dunia politik sarat dengan kepentingan. Apalagi, dinamika politik selalui tinggi.

Agus menilai biarlah masalah koalisi dan oposisi mengalir saja. Kepentingan masing-masing parpol tidak bisa disamakan. Ketika kepentingan bertemu maka barulah ada kesamaan alur politik. Parpol barulah mengarah kepada koalisi atau sebaliknya.

Pihaknya menilai kebersamaan dalam visi dan misi menjadi hal utama yang menentukan terjadinya koalisi. Dalam menyikapi hal tertentu pun nantinya akan dilihat apakah sesuai dengan visi dan misi partai atau tidak. Jika tidak maka meskipun koalisi belum tentu sikapnya sama.

Pihaknya menilai biarkan politik menganut kebebasan, karena demokrasi mengisyaratkan demikian. Nilai kebebasan ini membuat parpol memiliki sikap yang tidak sama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika