REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - DPD II Partai Golkar berencana mendorong agar diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Mereka tidak terima dengan keputusan DPP, karena hanya memposisikan DPD II sebagai peninjau.

Hal itu dianggap mengabaikan demokrasi dan tidak transparan. "Kita coba dorong munaslub," jelas Ketua DPD II Golkar Banda Aceh, Muntasir Hamid, di Jakarta, Senin (30/4).

Ketua forum silaturahmi DPD II PArtai Golkar ini menyatakan munaslub bukan bertujuan untuk menjatuhkan pimpinan partai, akan tetapi menyelamatkan partai dari orang-orang yang mengabaikan demokrasi.

Muntasir mensinyalir adanya sejumlah orang di internal Golkar yang mencoba menjatuhkan partai dengan cara mengambil keputusan

sepihak. Keputusan parpol hanya berdasarkan kesepakatan segelintir orang tanpa adanya keterlibatan sesepuh Golkar.

Sultan Hamengkubuwono, Jusuf Kalla, BJ Habibie, Surya Paloh, disebutkan dia, sebagai orang-orang yang patut dilibatkan dalam masalah kebijakan Golkar. "Karena itu saya mengusulkan harus ada Munaslub agar ada evaluasi kepengurusan," telasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika