Ahad 29 Apr 2012 13:49 WIB

Peringati Hari Buruh, FSPMI Kerahkan 35.000 Anggota

Rep: Rosmha Widiyani / Red: Djibril Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI - Memperingati hari buruh pada Selasa, 1/5 mendatang, Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), berencana mengerahkan 35 ribu anggota. Hal ini dikatkaan ketua FSPMI, Obon Tabroni pada Republika Ahad (29/4).

 

"Sampai tadi malam yang sudah konfirmasi ada 35 ribu. Kita akan kerahkan para anggota untuk unjuk rasa. Mereka berasal dari kawasan industri yang ada di kabupaten Bekasi, misalnya Lippo, Deltamas, MM 2100," ujarnya.

Persiapan aksi ini, ujar Obon, sudah mendekati sempurna. Para buruh akan berangkat dari titik temu pukul setengah delapan pagi. Obon mengatakan, mereka akan sampai lokasi unjuk rasa sekitar pukul setengah sembilan pagi.

Para peserta unjuk rasa May Day ini, akan melakukan long march dari bundaran hotel Indonesia, lalu berlanjut ke Istana Presiden. Selanjutnya rombongan akan berjalan ke Gelora Bung Karno.

Di GBK sendiri diperkirakan ada seratus ribu buruh dari elemen lain seperti KSPI, KSPSI, dan KSDSI. Di sini mereka akan membacakan manifesto politik, yang berisi tuntutan para buruh.

Tuntutan ini dibagi menjadi tiga besar. Yang pertama kami ingin ada perbaikan upah terhadap buruh. Lalu kami ingin jaminan sosial dijalankan sebenar-benarnya oleh perusahaan. Kemudian kami menginginkan penghapusan sistem outsorcing. Sistem mitra kerja ini sangat merugikan.

"Seharusnya berdasarkan putusan MK beberapa waktu lalu, sistem ini sudah dihapuskan. Para buruh sudah menjadi pegawai tetap. Tapi pada kenyataannya, kami tetap menjadi karyawan kontrak," kata Obon.

Pihaknya berharap, tuntutan ini bisa didengar dan direspon cepat oleh pemerintah. Selanjutnya pemerintah bisa mengambil langkah tegas terhadap pengusaha yang membangkang. Obon berharap pihaknya tidak perlu mengambil langkah ekstrim supaya tuntutannya didengar, seperti penutupan jalan tol beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan langkah ini sebetulnya sangat merugikan, terutama bagi pengguna jalan yang ikut terkena imbasnya. "Namun jika pemerintah tidak juga mendengar, maka kami tidak punya pilihan," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement