REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Analis politik Universitas Diponegoro Semarang, A. Yulianto, menilai posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini sengaja ditarik ulur dari Sekretariat Gabungan (setgab) partai koalisi.
"Posisi PKS memang jelas terancam didepak dari koalisi pasca-keputusan penundaan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, pendepakan PKS dari koalisi tidak akan dilakukan secara gegabah," katanya di Semarang, Rabu.
Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pengendali utama Setgab kemungkinan besar tidak akan mengeluarkan pernyataan pendepakan PKS dari koalisi. Sebab, hal tersebut justru akan menaikkan citra PKS di mata rakyat.
Citra PKS, kata dia, justru naik jika Presiden SBY yang bertindak reaktif dengan mengeluarkan keputusan pemecatan PKS dari koalisi. Apalagi, pendepakan itu terkait sikap PKS yang tidak sejalan dengan koalisi atas kenaikan harga BBM.
"Jika SBY yang mengambil langkah pengeluaran PKS dari koalisi, itu akan memunculkan citra bahwa PKS 'ditendang' oleh mereka yang pro-kenaikan harga BBM,'' katanya. ''Apalagi, posisi SBY sebagai Presiden akan menguatkan citra itu.''
Ikuti Whatsapp Channel Republika
