REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek pengadaan kartu Indonesia Automatic Finger Print Identification System (Inafis) dinilai hanya untuk tambahan penghasilan Mabes Polri. Koordinator Investigasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, menjelaskan terdapat anggaran puluhan miliar untuk proyek tersebut dalam APBN.
Di sisi lain, Mabes Polri berencana untuk mewajibkan warga untuk membayar biaya administrasi kartu. "Pengadaan ini hanya menghabiskan uang pajak rakyat saja apalagi setelah Inafis telah selesai dan diterapkan kepada publik, maka publik harus membeli kartu Inafis ini ,"ungkap Uchok melalui pesan blackberry, Selasa (24/4).
Alokasi anggaran Inafis, tuturnya, telah tercantum dalam APBN 2012 dengan nilai Rp 46,1 miliar. Sedangkan alokasi anggaran yang ditenderkan atau Harga Perkiraan Sementara (HPS) senilai Rp 45,2 Miliar.
Menurut Uchok, anggaran tersebut rinciannya, yakni pengadaan peralatan penerbitan Inafis Card, Inafis Card Client, serta bahan baku Inafis Card senilai Rp 41,9 miliar. Pengadaan barang habis pakai dan bahan pendukung penerbitan Inafis senilai Rp 1,2 miliar.
Selain itu, ada anggara jasa sewa jaringan V-SAT IP Inafis Mobile senilai Rp 2 miliar. "Dari data di atas, program Inafis hanya program proyek-proyekan saja," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
