REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perumahaan Rakyat (Kemenpera) mengajukan tambahan dana untuk program bedah rumah untuk rakyat miskin pada Kementerian Keuangan. Tahun ini, kementerian berencana membedah 250 ribu rumah di 33 provinsi.
Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz menyatakan, Kementerian Keuangan pada prinsipnya setuju dengan penambahan anggaran tersebut. “Menkeu sudah menyetujui karena ini merupakan program unggulan dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI),” katanya di kantor Kemenkeu, Rabu (11/4).
Program rumah rakyat miskin lanjutnya, merupakan indikator kemiskinan di Indonesia. “Indikator kemiskian ada 14 poin. Kalau rumah itu kita bedah, maka kita bisa selesaikan 8 poin dari 14 poin yang ada,” katanya. Program bedah rumah akan dilakukan di 33 kabupaten di 33 provinsi. “Kita fokus ke satu kabupaten,” katanya.
Bedah rumah tahun ini akan dilakukan pada 250 ribu rumah. “Tahun lalu hanya 60 ribu rumah. Sedangkan tahun depan akan kami tambah lagi menjadi 500 ribu rumah,” katanya. Setiap rumah akan diberikan bantuan perbaikan sebesar Rp 6 juta. “Tahun lalu hanya Rp 5 juta, sedangkan tahun depan akan menjadi Rp 7 juta per rumah,” katanya.
Untuk itu tahun ini anggaran yang disediakan mencapai Rp 1,5 triliun lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya Rp 300 miliar. Sedangkan tahun depan anggaran yang diperlukan Rp 3,5 triliun. "Dana tersebut akan dimasukkan dalam anggaran kementerian," ujarnya.