REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Sekretariat gabungan (setgab) koalisi pendukung pemerintah sudah mulai mengerucutkan sikap soal empat isu krusial RUU Pemilu. Yaitu ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT), alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil), konversi suara menjadi kursi dan sistem pemilu.

Berdasarkan pertemuan Selasa (10/4) malam, empat partai setgab bersama dua partai non-koalisi sudah sepakat soal empat isu itu. Yaitu Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

Meskipun sudah mengantongi suara mayoritas fraksi, namun setgab tampaknya ingin memastikan RUU Pemilu dapat berjalan aman. Ini terlihat dari kehadiran Sekretaris Setgab, Syarif Hasan sejak Rabu (11/4) pagi. Bahkan, anggota dewan pembina Partai Demokrat itu pun rela meninggalkan tugasnya sebagai Menteri Koperasi UKM dan memilih berada di ruang rapat paripurna Nusantara II DPR.  

Malah, Syarif tampak beberapa kali berbicara serius dengan pimpinan Partai Golkar yang belum sepakat dengan setgab soal PT, metode konversi suara, dan alokasi kursi di dapil. Antara lain dengan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dan Taufiq Hidayat yang merupakan kader Golkar di unsur pimpinan pansus. Sampai saat ini, Partai Golkar masih menginginkan PT empat persen dengan metode konversi divisor varian Webster dan alokasi kursi 3-8 di DPR dan DPRD.

Bahkan, untuk menjaga kepentingan setgab di RUU Pemilu, pimpinan sidang pun dipegang oleh Marzuki Alie yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Padahal, seharusnya paripurna itu dipimpin oleh Priyo Budi Santoso yang membawahi bidang politik keamanan, termasuk urusan pemilu.

Pengawalan ini serupa ketika paripurna DPR membahas mengenai usulan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu. Perannya pun sama, Syarif bertugas untuk melakukan lobi dengan fraksi-fraksi sementara Marzuki sebagai pimpinan yang menentukan alur sidang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika