REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Golkar enggan menawarkan kadernya untuk menduduki posisi tertentu di kabinet SBY. Masalah itu dinilai sebagai wewenang SBY. Golkar lebih memilih untuk bekerja untuk konstituen, yaitu dengan menjadi fasilitator antara pemerintah dengan rakyat.

Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, menyatakan kader partainya tidak diragukan kualitasnya. Mereka dinilai mampu menjadiw akil rakyat atupun menduduki posisi sentral, namun bukan berarti Golkar akan menyodorkan kadernya untuk memegang posisi tertentu, karena hal itu bukanlah tujuan satu-satunya.

"Semua orang tahu, Golkar punya cukup banyak SDM yang mampu, tapi saat ini Golkar tidak dalam posisi yang berharap untuk posisi tersebut," ujar Priyo, saat dihubungi, Jumat (6/4). Bersama rakyat dinilai lebih penting. Masyarakat harus lebih diperhatikan dengan terjun langsung dalam kehidupan mereka.

Hingga kini, isu seputar perebutan kursi Menteri semakin kencang. Isu SBY akan mencopot menteri-menterinya dari PKS, yaitu Mensos Salim Segaf al-Jufri, Menkominfo Tifatul Sembiring, dan Menteri Pertanian Suswono.

Isu itu memunculkan asumsi bahwa kekosongan posisi menteri akan menjadi santapan parpol. "Tidak ada tawaran untuk satu kursi Menteri dan Golkar tidak dalam posisi berharap untuk limpahan kursi-kursi di kabinet," jelas Priyo.

Lebih lanjut, Priyo mengatakan bahwa Golkar tidak pernah meminta jatah Menteri. Semua urusan kursi Menteri, adalah menjadi hak Presiden. "Saya tegaskan, dalam hal ini Golkar dalam posisi tidak berharap, tidak meminta dan tidak mengusahakan agar mendapatkan Menteri dari limpahan PKS," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika