REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PKB meminta pemerintah menindak tegas para spekulan yang memainkan harga-harga sembako di pasaran sehingga merangkak naik. "Faktanya harga BBM sampai saat ini. Tapi harga-harga kebutuhan rakyat sudah naik. Pemerintah harus memberi sangsi tegas kepada para spekulan itu," tegas Ketua Fraksi PKB di DPR, Marwan Ja'far, saat dihubungi, Selasa (3/4).
Dijelaskannya, sanksi tegas pemerintah itu salah satunya mencabut izin usaha para spekulan nakal. Kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini adalah murni permainan para spekulan antara para pedagang dan distributor. Spekulan yang memainkan harga ini adalah pedagang besar (grosir) yang bekerja sama dengan distributor. Mereka yang sengaja menaikkan harga-harga tersebut. "Sanksinya cabut izin usahanya," urai Marwan.
Pemerintah bisa memaksa para spekulan untuk mengembalikan harga-harga kepada titik normal. Pegadang besar dan distributor ini bisa dipaksa menurunkan harga-harga tersebut, sehingga berdampak pada harga jual para pengecer menjadi lebih murah mengikuti harga distributor tersebut. "Targetnya, kebutuhan barang pokok yang dibeli konsumen bisa kembali ke harga yang normal," jelasnya.
PKB menilai pemberian sanksi tegas oleh pemerintah ini dapat menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dengan cara perlindungan terhadap konsumen, sesuai dengan UU No 8/1999 tentang perlindungan konsumen.
Sedangkan dalam mendorong turunnya harga kebutuhan pokok tersebut, lanjut Marwan, jika pemerintah hanya melakukannya dengan operasi pasar atau pasar murah saja seperti kebiasaan selama ini dipastikan tidak akan efektif. "Karena disisi lain juga tergantung dari ketersediaan pasokan komoditas kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula yang biasa digunakan operasi pasar juga terbatas," jelas Marwan lagi.
Ia pun meminta pemerintah tetap bertanggung jawab membenahi sistem logistik nasional dan distribusi yang selama ini juga menjadi kendala yang belum tuntas diselesaikan.
"Disparitas harga-harga antar daerah pulau di Indonesia harus diminimalisir," imbuhnya. PKB mememinta pemerintah bisa memberi garansi akan ketersediaan suply side (penawaran) kebutuhan bahan pokok untuk tidak meleset, sehingga bisa memenuhi demand side (permintaan) dari konsumsi masyarakat yang tinggi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika