REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menegaskan bahwa partainya akan keluar atau dikeluarkan dari koalisi karena menolak kenaikan harga BBM itu tidak ada masalah.
"Golkar tidak pernah menolak rencana kenaikan harga BBM, namun kalau dilakukan saat ini tidak tepat, karena kami juga sudah pernah memberikan perhitungan-perhitungan," katanya di Jayapura, Jumat (29/3) malam.
Ia mengemukakan hal itu dalam kunjungan kerja selama dua hari untuk membuka rakornas pemenangan pemilu yang diikuti empat DPD wilayah timur yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Selain membuka rakornas, ia juga dijadwalkan mengikuti jalan santai dengan kader dan para simpatisan partai golkar, serta memberikan bantuan kepada tiga sarana ibadah di Jayapura.
Menurut Ical, kenaikan harga BBM saat ini dinilai tidak tepat, karena saat harga minyak dunia seperti sekarang ini masih bisa dicarikan jalan keluarnya.
"Pemerintah harus dapat memberikan hak yang terbaik yaitu untuk menentukan satu harga minyak (BBM), tetapi dengan batasan-batasan, sehingga kalau harga minyak dunia naik, misalnya menjadi 150 dolar AS per barel, apa tidak boleh naik, ya itu tidak mungkin," bebernya.
Ia menyatakan batasan atau perhitungan yang sebelumnya sudah disampaikan Partai Golkar menjadi bukti bahwa partai berlambang beringin itu tidak pernah menyatakan menolak kenaikan BBM, namun kenaikan BBM itu dinilai tidak tepat untuk saat ini.
"Semua itu dilakukan untuk kepentigan seluruh bangsa, termasuk kepentingan koalisi, karena yang diusulkan Partai Golkar selalu dimusyawarahkan dengn koalisi, walapun kadang-kadang tidak sependapat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
