REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Batas waktu penyelesaian RUU Pemilu tinggal menghitung hari. Partai Golkar (PG) mulai bisa berkompromi dan melunakkan sikap politiknya. Wakil Ketua Umum PG, Agung Laksono memaparkan PG mengubah poin-poin krusial yang selama ini diperdebatkan semua partai.
Untuk ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT), PG mengaku bersedia menurunkan besarannya. Jika semua PG bersikeras pada posisi 5 persen, kali ini diturunkan menjadi 4 persen. “Tampaknya, PG bisa memahami kalau PT turun menjadi 4 persen. Itu bukan satu kesulitan bagi PG untuk menyetujui itu,” katanya saat ditemui di kantornya, Rabu (28/3).
Mengenai daerah pemilihan (dapil), PG pun mengubah sikap politiknya. Sebelumya partai ini bersikeras mengajukan jumlah dapil berkisar 3-6 tetapi saat ini berubah menjadi 3-8. Hal yang sama juga terjadi untuk sistem pemilunya, PG juga mengubah pandangan. PG menyepakati untuk mengusung sistem pemilu tertutup.
“Kalau semua sepakat sistem tertutup, PG juga akan ikut mayoritas,” katanya.
Ia menyetujui jika dalam sistem terbuka timbul berbagai kekurangan. Misalnya, terkait dengan komposisi anggota DPR dan DPRD yang terkadang kurang mempertimbangkan kualitas calon yang bersangkutan serta kurang memperhatikan kompetensinya.
Bahkan, tak jarang ada kader dari partai opular di kampungnya. Hal itulah yang dianggapnya sebagai kelemahan sistem terbuka sehingga PG pun mengubah sikap politiknya.
Ia menegaskan perubahan itu berdasarkan keputusan mayoritas dari partai yang menghendaki sistem pemilu tertutup. Apalagi batas waktu penyelesaian RUU Pemilu semakin mendekati akhir. “Kalau sikap dari mayoritas menghendaki sistem pemilu tertutup, ya sudah kita tidak menghalangi juga; kita ikut, tidak ingin ngeyel,” katanya.
Tetapi, jika ditanya pandangan PG mengenai hal itu, PG tetap pada pendirian untuk mengusung sistem pemilu terbuka. “Tapi kalau diminta pandangannya, ya kita tetap pengennya terbuka karena rakyat bisa memilih langsung. Itu pilihan kita,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
