REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Timur menilai kebijakan pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April mendatang adalah tindakan zalim. Menurut HTI, kenaikan harga BBM akan semakin menyengsarakan rakyat.
"Itu adalah kebijakan yang khianat. Dan sampai benar terjadi, maka pemerintah telah menzalimi rakyat," teriak Fikri Zudiar, Ketua HTI Surabaya berorasi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya bersama ribuan massa lainnya, Minggu (25/3).
Disebut sebagai tindakan dzalim lantaran kebijakan itu dianggap akan menambah warga miskin dan menyengsarakan masyarakat Indonesia. Pasalnya, menurut sensus ekonomi nasional tahun 2010, 65 persen pengguna BBM merupakan masyarakat kelas bawah dan tergolong miskin. Kelas menengah sebanyak 27 persen, 6 persen menengah atas, dan jumlah kalangan atas hanya 2 persen.
Sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan khianat yakni, kata dia, kebijakan itu bakal memunculkan liberalisasi pada sektor hilir, niaga, dan distribusi.
Sementara itu, Muhammad Ismail Yusanto, Juru Bicara DPP HTI mengatakan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM sangat tidak logis. Dia membeberkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 dalam hal penerimaan minyak dan gas, jumlahnya sangat besar. Jika ditotal mencapai Rp 231,9 triliun. Rinciannya, pendapatan minyak bumi 2012 sebesar 113,68 triliun, PPh Migas Rp 60,9 triliun, gas alam Rp 45,79 triliun, minyak mentah Rp 10,72 triliun.
"Alasan naiknya minyak dunia sangat tidak logis. Padahal, jika harga minyak naik maka pemasukan dalam sektor migas Indonesia juga akan naik. Subsidi itu kan hanya sekitar Rp 46 T," jelasnya.
Dalam aksi itu, ribuan massa HTI melakukan Longmarch mulai dari depan gedung grahadi di jalan Gubernur Suryo, lalu lanjut berjalan kaki ke jalan Panglima Sudirman, Keputeran, dan kembali ke Grahadi. Anak-anak dan kaum wanita pun pun terlibat dalam aksi itu.
Selain itu, mereka juga sempat menggalangkan tanda tangan di atas kain putih sebagai pernyataan untuk menolak kebijakan kenaikan harga BBM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika