REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, berharap pelaksanaan Pemilukada Aceh pada 9 April berlangsung damai. Meski begitu, pihaknya tidak memungkiri masih ada ancaman keamanan yang muncul di Aceh guna mengganggu pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Pihaknya menyentil pemerintah pusat yang pada pekan lalu menyelenggarakan deklarasi pemilukada damai. Jika pada pertama deklarasi itu dilakukan penjabat Gubernur Aceh, kemudian Kapolda Aceh membuat hal serupa, dan terakhir digelar oleh Mendagri Gamawan Fauzi dan Menkopolhukam Djoko Suyanto, yang dihadiri Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Panglima TNI Jenderal Agus Suhartono.

Menurut Irwandi, ditekennya naskah pemilukada damai serta melepaskan merpati secara simbolis memang bagus. Namun, bukan berarti persoalan di Aceh selesai. Dia menilai deklarasi tersebut tidak ada gunanya kalau di hati masing-masing kandidat masih menyimpan rencana-rencana jahat.

"Kita teken dua ribu atau tiga ribu deklarasi pemilukada damai, kita sama-sama baca puisi perdamaian, atau menyanyi lagu damai, tidak ada gunanya kalau masih ada kubu-kubuan," ungkap Irwandi dalam diskusi di Rumah Perubahan di Jakarta, Selasa (20/3).

Dia menegaskan, hanya ada dua hal yang diperlukan untuk mewujudkan pemilukada damai, yaitu jangan ada niat buruk dari semua kandidat dan penegakan hukum aparat harus nyata. "Kalau tidak konsekuen, akan jadi deterens bagi rencana-rencana jahat berikutnya dan Aceh tidak aman."

Ikuti Whatsapp Channel Republika