REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wasekjen PDI Perjuangan, Achmad Basarah, menegaskan sikap partainya terkait rencana pencabutan subsidi dan kenaikan harga BBM.
Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mencoba menyamakan persepsi dengan partai politik dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), PDIP tetap menolak kenaikan harga BBM.
"PDIP tetap pada kesimpulannya bahwa sikap pemerintah yang akan menaikan harga BBM pada 1 April mendatang adalah keputusan yang kurang bijaksana," kata Achmad kepada Republika, Kamis (15/3).
Menurut dia, dua alasan pokok pemerintah untuk menaikkan harga BBM kurang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan politik, yaitu kenaikan BBM akibat naiknya harga minyak mentah dunia dan program subsidi BBM telah salah sasaran.
Seharusnya, kata Basarah, cara pemerintah menghitung besaran kenaikan harga minyak dunia dan ekspor minyak mentah dan komponen biaya-biaya lainnya diujisahihkan lebih dulu dengan para ekonom. Khususnya dengan mereka yang memiliki sudut pandang berbeda dengan para ekonom pemerintah. "Sehingga kesimpulannya benar-benar obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat," tegas dia.
Alasan lainnya, ujar Basarah, efek domino kenaikan BBM terhadap pergerakan harga bahan pokok kebutuhan rakyat juga pasti akan meningkat. Hal itu pun tidak mungkin dapat diatasi dengan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
"Yang jelas keputusan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat ini akan membuat rakyat makin menderita. Karenanya, PDIP akan tetap pada pendiriannya, menolak usulan pemerintah menaikkan harga BBM," pungkas anggota Komisi III DPR tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika