REPUBLIKA.CO.ID, SUKOHARJO -– Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan kembali mengaktifkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengatasi kenaikan harga BBM. Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri mengatakan, BLT merupakan salah satu pilihan agar rakyat miskin tidak semakin terbebani dengan kenaikan BBM yang direncanakan pemerintah.
“Tapi semua ini, menaikkan BBM ataupun penyaluran BLT,masih harus dibicarakan dulu dengan DPR,” kata Mensos di Sukoharjo, Jawa Tengah, Ahad (26/2). Program BLT, katanya, menjadi pilihan utama Kementerian Sosial untuk mengatasi kemungkinan makin terpuruknya rakyat miskin. Rencananya, pemerintah akan mengajukan BLT untuk rakyat miskin dengan besaran Rp 100 ribu per bulan.
Namun demikian, kata Mensos, pemerintah belum menentukan jumlah penerima BLT. Saat ini, ada beragam data rakyat miskin yang dimiliki pemerintah.
Jika mengikuti jumlah penerima beras miskin, maka jumlah rakyat miskin yang akan menerima BLT mencapai 17,5 juta kepala keluarga. Namun bila mengikuti data rumah tangga sangat miskin yang dimiliki Kementerian Sosial, maka jumlah penerima BLT hanya 1,5 juta kepala keluarga.
“Jumlah yang sangat miskin 1,5 juta kepala keluarga ini data yang akurat by name and by address, tapi mungkin saja penerima BLT lebih banyak dari itu,” kata Mensos.