REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pertanian menginginkan agar impor pangan dilakukan secara nasional oleh pemerintah pusat (satu pintu).

"Sehingga ke depannya tidak ada lagi daerah yang melakukan impor pangan, terutama beras," kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan usai acara pelantikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru di Gedung Utama Bappenas, Jakarta, Selasa (21/2).

Menurut Rusman, sistem satu pintu akan diterapkan untuk impor pangan."Jadi, atas pertimbangan kepentingan nasional, impor pangan hanya bisa dilakukan melalui satu pintu, yaitu melalui pemerintah pusat," kata Rusman.

Langkah tersebut, lanjut Rusman, diambil guna menghindari aktivitas impor dari daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) dengan jumlah besar.

"Dengan sistem ini, diharapkan jangan sampai ada provinsi atau daerah, misalnya, yang memiliki kekayaan minyak berlimpah sehingga PAD-nya tinggi, kemudian jadi tidak memiliki keinginan untuk membudidayakan pertanian," kata Rusman.

Daerah-daerah semacam itu, Rusman menambahkan, seterusnya akan lebih memilih untuk mengimpor pangan karena dananya juga tersedia. Rusman juga mengatakan bahwa daerah-daerah yang memiliki pola pikir seperti itu berarti tidak peduli dengan ketahanan pangan nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika