REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Lokalisasi Bangunsari Surabaya direncanakan bakal tutup tahun ini. Pasalnya, dana kucuran dari Kementrian Sosial sebesar Rp. 459 juta dianggap mampu 'memandirikan' ratusan PSK (Pekerja Seks Komersial) yang ada di wilayah tersebut.
Drs H Khoirun Syaib, Wakil Ketua IDEAL (Ikatan Dai Area Lokalisasi) mengatakan, dana tersebut akan disalurkan kepada 153 PSK yang saat ini masih 'beroperasi' di Bangunsari.
"Masing-masing akan mendapatkan sekitar Rp. 3 juta," ujarnya.
Dana itu kemudian akan digunakan PSK untuk keluar dari jeratan dunia hitam dengan membuka usaha lain seperti warung kelontong, warung nasi, dan sebagainya.
Sebelumnya, tambah Khoirun, IDEAL dengan gencar sudah memberikan sentuhan rohani kepada PSK agar memiliki keinginan keluar dari jalan maksiat. Ia pun bersama anggota IDEAL lainnya akan membujuk PSK untuk memanfaatkan dana dari Kementrian Sosial tersebut. Jika mereka sudah mengajukan diri, maka IDEAL dengan Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan dan bisnis, kemudian baru memulangkan PSK ke kampung halaman.
Lebih lanjut Khoirun mengatakan, pihaknya yakin lokalisasi Bangunsari tahun ini bisa ditutup. Karena permintaan dan pernyataan sikap dari para PSK sudah banyak. Mereka juga sangat mengharapkan bantuan dana itu untuk membuka usaha.
Seperti yang diungkapkan Tina (38), seorang PSK yang sudah beroperasi di Bangunsari selama 7 tahun. Ia mengaku, sudah beberapa bulan terakhir hatinya tersentuh ingin keluar dari dunia maksiat. Namun niat itu terpaksa ia tunda karena belum ada rencana usaha lain selain menjadi wanita penghibur.
"Sekarang waktu yang tepat, saya akan gunakan uang dari pak Menteri buat buka usaha warung kelontong," kata Tina di sela-sela acara penerimaan bantuan dana oleh Kementrian Sosial kunjungan di Lokalisasi Dupak Bangunsari, Kecamatan Krembangan, Jumat (17/2).
Menteri Sosial Republik Indonesia, Salim Segaf Al-Jufri yang melakukan kunjungan ke Bangunsari mengatakan, pemberian bantuan dana kepada wanita rawan sosial ekonomi sangat diperlukan agar mereka dapat mandiri dan dapat meninggalkan pekerjaannya saat ini dengan membuka usaha.
Sebelum berkunjung ke Bangunsari, Mensos terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Walikota Surabaya beserta jajarannya di Balaikota Surabaya. Dalam kesempatan itu, Salim memaparkan bahwa pemerintah jangan hanya sekadar melakukan pembinaan dan memulangkan PSK. Tetapi juga harus melakukan pendampingan saat PSK sudah menjalankan usaha yang baru.
Pemerintah Kota, menurutnya, harus terus memantau pelaksanaan usaha yang dilakukan PSK tersebut. Bahkan kalau perlu, mendampingi hingga mendapat pekerjaan selain berwirausaha. "Yang lebih sulit itu kan pendampingan, tujuannya agar mereka tidak kembali lagi 'berjualan' jika usaha yang mereka lakukan tidak berhasil," ucap Salim.
Menteri Sosial juga berharap agar segenap masyarakat beserta kelembagaan lain untuk lebih sinergis bersama-sama mengentaskan permasalahan sosial yang ada. Salah satunya dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap PSK saat kembali ke masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika