REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berbagai kejanggalan terkait proyek renovasi dan perbaikan di lingkungan DPR melibatkan Sekretariat Jenderal. Karena itu, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Bidang Pengawasan, Refrizal, meminta pimpinan DPR untuk segera mengganti Sekjen DPR.

Dia mengatakan, banyak keanehan dalam berbagai proyek di lingkungan DPR ini yang dilakukan oleh jajaran kesekjenan DPR, namun sayangnya yang selalu kena batunya adalah anggota-anggota DPR. Oleh karena itulah dirinya mengharapkan agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera mengungkapkan temuanya tentang berbagai keanehan proyek di DPR.

Selain masalah renovasi toilet, pemberian makan rusa, renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar), dan lain-lain, juga ada laporan mengenai penggelembungan jumlah tenaga kontrak (outsourcing) untuk cleaning service. ”Saya melihat contohnya tenaga clening service itu, seharusnya sesuai kontrak setiap lantai di Gedung DPR, ada tenaganya, tapi pada kenyataannya tidak ada. Saya sudah mendengar bahwa ada pengelembungan jumah tenaga outsourching,” jelasnya, Senin (13/2).

Dengan banyaknya temuan dan fakta permainan seperti itu, dia tidak bisa mengambil tindakan mengganti sekjen atau paling tidak mengusulkannya. Soalnya, kata dia, hal itu menjadi kewenangan pimpinan DPR. “Secara internal kami sudah meminta pimpinan DPR untuk melakukan itu karena secara aturan kami sebenarnya tidak bisa mengusulkan. Yang bisa mengganti sekjen hanya pimpinan DPR,” ujar Politisi PKS ini lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika