REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- "Ada wartawan atau tidak disini ...?" tanya almarhum Presiden Soeharto, ketika presiden kedua itu menerima tamunya di peternakan di Tapos Bogor.
Mendengar pertanyaan itu, beberapa wartawan yang hadir sadar bahwa sang presiden akan berbicara tentang hal yang sangat penting namun tidak boleh diberitakan di media massa.
Soeharto kemudian mengungkapkan bahwa peternakan sapi di Bogor itu mendatangkan bibit- bibit sapi unggul dari berbagai negara termasuk Israel. Sapi-sapi itu kemudian dikawinkan dan dikembangbiakkan di tanah air untuk meningkatkan mutu sapi lokal.
"Sapi-sapi dari Israel itu merupakan salah satu jenis sapi yang terbaik di dunia," kata Presiden Soeharto. Yang menarik perhatian wartawan adalah, ternyata Indonesia sudah berhubungan juga dengan negara zionis tersebut.
Padahal Israel adalah musuh dari banyak negara termasuk negara-negara Islam atau mayoritas penduduknya beragama Islam termasuk Indonesia.
Itu bicara soal sapi Israel. Kini TNI Angkatan Udara melirik satu jenis pesawat udara buatan Israel, yakni pesawat intai tanpa awak (unmanned aerial vehicle/ UAV). TNI mengklaim pesawat Israel ini sangat canggih untuk melakukan kegiatan pengintaian tanpa membawa risiko karena tidak ada awak pesawatnya.
"Pesawat ini kualitasnya bagus dan paling canggih karena industri pertahanan mereka paling canggih," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigadir Jenderal TNI Hartind Asrini ketika mencoba "membela" wacana pembelian pesawat dari negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia itu.
Brigjen Hartind Asrin mengungkapkan rencana pembelian ini sudah termasuk ke dalam rancangan belanja TNI AU tahun 2010-2014. Sekalipun sadar betul bahwa antara Indonesia dan Israel tidak ada hubungan diplomatik, Kemenhan ingin agar rencana pembelian pesawat itu tidak dikaitkan dengan hal-hal yang"bermacam-macam" misalnya karena Israel sangat dikenal di seantero dunia sebagai pelanggar hak azasi manusia.
Rencana TNI itu tentu saja menimbulkan berbagai protes, karena selain tidak ada hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel, persoalan ini bisa menimbulkan reaksi keras dari negara-negara Arab yang menjadi sahabat-sahabat Indonesia. Protes itu antara lain datang dari kalangan DPR terutama Komisi I yang membidangi masalah pertahanan dan luar negeri.
"Sebagai penjaga konstitusi, maka TNI harus tegas menolak kerja sama dengan Israel yang merupakan negara penjajah karena sangat bertentangan dengan konstitusi(UUD 1945, red) Republik Indonesia," kata anggota DPR Al Muzzamil Yusuf ketika dimintai komentarnya tentang wacana itu
Jika Presiden Soeharto saja sudah mengakui mendatangkan ternak sapi dari Israel, maka bisa timbul pertanyaan, apakah hubungan Indonesia dengan Israel cuma sampai di situ saja?Apakah mungkin hubungan kedua negara hanya sampai di bidang ekonomi tanpa melibatkan unsur-unsur militer .
Israel mempunyai kantor perwakilan di Singapura. Sudah barang tentu situasi politik, pertahanan dan sosial budaya di tanah air ini mereka pantau. Beberapa tahun lalu, ada beberapa tokoh Indonesia yang mengunjungi Israel dan setelah diprotes dimana-mana akhirnya kasus itu hilang dengan sendirinya.
Yang perlu mendapat perhatian pimpinan TNI di Cilangkap adalah apakah rencana pengadaan UAV ini disusun tanpa mempedulikan tiadanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel?
Apakah TNI hanya memikirkan hal-hal yang bersifat teknis saja bagi pengadaan alat utama sistem senjata alias alutsista TNI tanpa perlu memperhitungkan sama sekali reaksi di dalam negeri dan juga di negara-negara sahabat Indonesia?
Yang tidak kalah menariknya untuk dipertanyakan adalah kalau TNI-AU saja sudah siap membeli dan memanfaatkan produk-produk militer Israel, maka apakah saat ini sudah ada alutsista dari negara zionis itu yang telah dipakai prajurit- prajurit TNI di tanah air?
Pemerintah dan tentara Israel tentu akan menepuk dada setelah juru bicara Kemenhan RI itu memuji kecanggihan UAV buatan mereka.
Membeli peralatan militer bagi TNI tentu merupakan hal yang sangat mendesak bagi TNI. Namun layakkah pemimpin atau jenderal-jenderal TNI melupakan atau mengesampingkan hal-hal yang bersifat idiil politis bagi mayoritas bangsa Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika