Senin 23 Jan 2012 13:20 WIB

Setgab Targetkan RUU Pemilu Tuntas Pekan ini

Rep: Esthi Maharani / Red: Taufik Rachman

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Partai koalisi yang tergabung dalam Setgab menargetkan untuk menyelesaikan pembahasan mengenai RUU Pemilu pada pekan ini. Sekretaris Setgab, Syarif Hasan mengatakan pembahasan untuk RUU Pemilu selama ini berkutat pada hal yang sama. Yakni Parliamentary Threshold (PT), Daerah Pemilihan (Dapil), dan sistem pemilu.

“Target setgab menyelesaikan RUU pemilu insya Allah pekan ini. Membahas hal-hal yang selama ini alot,” katanya baru-baru ini. Menurutnya, pertemuan setgab mulai mengerucut pada kesepakatan bersama. Terkait dengan PT, hampir mayoritas anggota Setgab sepakat untuk mengusung besaran 4 persen. Selain besaran PT, hal yang sudah disepakati mencakup system pemilu yang nantinya akan dilakukan.

Mayoritas sepakat untuk mengusung sistem pemilu proporsional terbuka. Begitu pula dengan perluasan Dapil yang besarannya sudah disepakati. Setgab tetap mengusung komposisi 3-10 untuk dapil di Pemilu 2014.

Namun, diakuinya masih ada partai koalisi yang belum satu suara dan kesepakatan itu belum diketok. “Masih ada yang belum sepakat, semangatnya empat persen,” katanya. Ia menyebut partai koalisi yang belum satu suara adalah PKS, terutama dalam kaitannya dengan system pemilu yang nantinya diusung.

“Semua partai sudah sepakat yang belum tinggal PKS. Tapi semangatnya masih ada dan masih ada wacana untuk kita saling tukar info dan komunikasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali mengatakan pertemuan Setgab belum pada level ketua umum. Pertemuan yang dilakukan baru sebatas perwakilan dari partai masing-masing. “Ya memang sudah pertemuan, Cuma pada level ketua umum belum dilakukan,” katanya.

Ia sendiri mengaku belum meng-up date perkembangan terbaru mengenai poin krusial dalam RUU pemilu. Ia menyakini dalam konteks RUU Pemilu tetap akan ada negosiasi dan kompromi, misalnya terkait dengan besaran PT. “Besaran PT yang ditetapkan masing-masing fraksi, saya yakin bukan harga mati. Jadi harus ada negosiasi dan kompromi-kompromi,” katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement