REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sengketa agraria atau pertanahan berkali-kali menyebabkan konflik di beberapa daerah. Bahkan, akibat konflik itu telah menewaskan warga. Masalah ini, menurut Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, masalah ini harus ditangani dengan tepat. Dia menambahkan, jangan sampai sengketa agraria ini dijadikan 'Kuda Troya' politik untuk mengail popularitas dan menjadi alat tekanan politik.

“Jangan sampai kasus tanah pun dipolitisasi sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan di satu sisi juga menyudutkan pihak tertentu tanpa ada keuntungan apapun untuk rakyat.Jika ada aturan yg kurang mendukung, aturannya perlu diperbaiki dengan orientasi mencari solusi,” ujar Anas dalam pesan yang dikirimkannya, Ahad (15/1).

Dia mengatakan, reforma agraria yang dilaksanakan dengan tepat, adil, dan berkepastian hukum adalah jawaban yang efektif atas berbagai kasus sengketa tanah di negara ini. Kasus-kasus sengketa agraria menurut Anas tidak boleh dipandang ringan. Soalnya, kasus tanah menyangkut nilai ekonomi, sejarah, dan martabat negara.

Selain itu, lanjutnya, kadang-kadang tanah di banyak wilayah di Indonesia memiliki makna magis. "Kalau tidak ditangani secara serius dan bersama-sama bisa menjadi pemicu ledakan konflik yang keras.” Karena itu, lanjut Anas, membela hak-hak tanah rakyat dan mendorong keadilan penguasaan atas tanah harus dilakukan dengan cara yang baik, terukur, serta dilandasi aturan yang berlaku.

Ikuti Whatsapp Channel Republika