REPUBLIKA.CO.ID,  PEKANBARU -- Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi Luar Negeri, Pertahanan dan Intelijen, Fayakhun Andriadi, mengingatkan pemerintah agar jangan sekali-kali menganggap remeh sikap PM Papua Nugini yang mengusir Duta Besar RI.

"Ini harus disikapi dengan tegas, dan jangan terkesan menerapkan politik diplomasi 'cari selamat'. Kembali pada hakekat asli, bahwa politik luar negeri harus diabdikan kepada kepentingan nasional," ujarnya kepada Antara, Ahad (8/1).

Ia mengatakan itu melalui jejaring komunikasi, sehubungan dengan tindak pengusiran Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (RI) oleh Perdana Menteri (PM) Papua Nugini(PNG) beberapa hari lalu. Tindakan sepihak PM PNG itu diberitkan terkait patroli pesawat-pesawat TNI AU yang sigap mengamankan wilayah udara Nusantara dari penyerobotan 'pesawat-pesawat tak dikenal'.

"Jelas ini sangat sepihak, tanpa mendengar terlebih dulu penjelasan RI. Dan ini merupakan sikap diplomasi tak beretika dan harus ditanggapi serius," tandas politisi muda Partai Golkar ini.

Fayakhun Andriadi yang tengah menuntaskan studi doktor ilmu politiknya di Universitas Indonesia mengingatkan juga, agar kasus-kasus perbatasan seperti ini, sebagaimana pula sering terjadi dengan Malaysia serta Singapura, tidak bisa didiamkan begitu saja. "Bila perlu dilakukan tindak balas pengusiran atas para diplomat mereka. Atau, diancam pula dengan pemutusan hubungan dipolomatik," tandasnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika