REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG --- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie mengatakan, rencana perbaikan toilet di gedung DPR sebagai sesuatu yang wajar kalau memang fasilitas tersebut mengalami kerusakan. "Saya pikir di mana pun juga, apakah di sekolah, masjid, gedung, atau fasilitas-fasilitas umum lainnya, kalau toiletnya rusak ya wajib diperbaiki," katanya di Semarang, Jumat (6/1).

Menurut dia, perbaikan toilet Gedung DPR adalah sesuatu yang wajar, mengingat fasilitas umum di gedung itu sudah berumur 18 tahun, seumur Gedung DPR, seperti perbaikan WC dan saluran airnya yang tersumbat.

"Sekarang coba dipikirkan, airnya tersumbat, bagaimana aspek kebersihannya kalau air bersih dan kotor bercampur. Belum dalam aspek kesucian. 'Masak' untuk kebersihan tidak kita dukung," katanya.

Ia menjelaskan, DPR itu mengurusi anggaran sebesar Rp 1.400 triliun, sementara untuk memperbaiki fasilitas toiletnya tidak diperbolehkan meski sudah mengalami kerusakan.

Ditanya soal anggaran perbaikan yang dinilai "jor-joran", ia mengaku, soal anggaran adalah urusan Setjen DPR. "Sudahlah jangan dipolemikkan, habis waktu bangsa ini dengan hal-hal yang tidak perlu. Saya bilang perbaikan toilet itu wajib hukumnya sepanjang rusak, namun tidak usah mewah, cukup disesuaikan standar gedung negara," kata Marzuki.

Marzuki juga mengatakan, urusan gedung sampai urusan pemeliharaan fasilitas kerja anggota DPR merupakan urusan pemerintah melalui Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. "DPR itu orang-orang politik, tidak mengerti urusan gedung, memeliharanya bagaimana. Itu urusannya pemerintah melalui Setjen DPR, termasuk kuasa pemegang anggarannya. Tidak ada kaitannya dengan DPR," katanya.

Karena itu, Marzuki yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu meminta untuk tidak terus mencurigai apa yang dilakukan, seolah-olah DPR menghabis-habiskan uang rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika