REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih tetap berada dalam koalisi dengan pertimbangan bisa melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja pemerintahan. "Dengan berada di dalam pemerintahan, PKS tetap bersikap kritis terhadap pemerintah," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mustafa Kamal di Jakarta, Rabu (28/12).
Pada kesempatan tersebut, Mustafa Kamal didampingi oleh pimpinan Fraksi PKS DPR RI yakni Abdul Hakim (sekretaris fraksi), Ansyori Siregar dan Sohibul Iman (wakil ketua fraksi), serta Abubakar Alhabsy (ketua kelompok fraksi III).
Mustafa Kamal, menjelaskan perihal posisi PKS setelah perombakan ('reshuffle') kabinet, apakah berada di luar atau di dalam kabinet, memang belum diputuskan secara resmi oleh Majelis Syuro PKS.
Sampai saat ini, kata dia, Majelis Syuro PKS belum melakukan rapat dengan agenda posisi partai tersebut di koalisi. "Majelis Syuro, baru akan rapat bersamaan dengan kegiatan rakernas (rapat kerja nasional) di Medan pada Februari 2012," ujarnya.
Namun pada rapat Majelis Suro mendatang, kata dia, belum tentu mengagendakan pembahasan posisi PKS di koalisi. Soal 'reshuffle' kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Mustafa, PKS memberikan apresiasi karena 'reshuffle' adalah hak prerogatif presiden.
Sedangkan, soal pergantian kader PKS di kabinet, yakni Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna Surapranata, menurut Mustafa, PKS sudah menanyakannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Penjelasan dari presiden, ternyata tidak ada catatan-catatan terhadap Suharna. Itu artinya, kinerja Suharna baik," ucapnya.
Alasan ini, kata dia, akan menjadi salah satu pertimbangan pada rapat Majelis Syuro PKS yang akan dilaksanakan di Medan, pada Februari 2012. Mustafa menambahkan, PKS ke depan akan melakukan gerakan politik yang visioner dan tidak akan terpancing melakukan gerakan untuk kepentingan jangka pendek.
Menurut dia, meskipun PKS tetap berada dalam koalisi tapi sikap PKS tetap kritis terhadap program-program pemerintah yang tidak pro-rakyat.
Pada kesempatan tersebut, Mustafa mengakui, PKS dirikan oleh para aktivis Muslim yang berpandangan kritis terhadap pemerintah. Hasil survei dari lembaga survei, kata dia, juga menyimpulkan PKS berpotensi sebagai opisisi.
"Namun, PKS tidak mau memilih poisisi opisisi begitu saja, karena PKS memiliki visi ke depan yang jauh dan selalu melakukan gerakan yang visioner," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika