REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Persoalan korupsi tidak sempat dibahas Rapat Kerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di Istana Bogor, Jumat (23/12). Terbatasnya waktu menjadi alasan kenapa masalah itu tidak sampai dibicarakan.

Menurut Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsyuddin, soal korupsi pada awalnya memang menjadi topik. Tetapi karena terbatasnya waktu, diskusi tadi berhenti dibirokrasi. "Mungkin pada kesempatan berikutnya baru dibahas," ujarnya, usai rapat kerja di Istana Bogor, Jumat (23/12) malam.

Sementara itu, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangku Subroto, menjelaskan dalam rapat itu presiden menyebut soal Papua, infrastrukur dan birokrasi.

Menurutnya, pengelolaan di Papua membutuhkan pemikiran-pemikiran baru untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah itu. Salah satunya juga dikaitkan dengan terobosan-terobosan dalam pembangunan infrastruktur.

Sementara pada pembahasan birokrasi, juga disinggung tentang peringkat daya saing di berbagai bidang termasuk bisnis dan pariwisata. Sebagaimana diketahui, daya saing juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan birokasi.

Sebelumnya, ketika membuka rapat kerja pada pagi harinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyorot tiga permasalahan utama yang menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Ketiga hambatan itu antara lain birokrasi, infrastruktur dan korupsi. Rapat sendiri dimulai pukul 09.00 WIB dan baru selesai pukul 18.00 WIB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika