REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Presiden Boediono mengajak Dewan Perwakilan Daerah RI untuk bersama sama mengelola keuangan negara di pusat dan daerah, agar dapat menciptakan pemerintahan bersih.

"Sudah ada pernyataan politik dari ketua DPD dengan komitmen tegas mengenai pengelolaan keuangan negara," kata Wapres Boediono di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Wapres saat memberikan pengarahan pada Seminar Nasional DPD RI yang antara lain dihadiri Ketua DPD Irman Gusman.

Boediono tidak menampik jika dalam pemerintahannya memang ada permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara di pusat dan daerah. "Kalau ada yang mengatakan tidak ada masalah maka itu juga salah," ujarnya, menegaskan.

Untuk itu, menurut Wapres, setelah ada satu niat dan tekad bersama pemerintah dan DPD juga lembaga negara dan instansi terkait termasuk penegak hukum, maka langkah selanjutnya adalah meneliti identifikasi masalah yang didapat lalu dibenahi secara konkrit.

"Alangkah baiknya kalau upaya pembenahan bersama bisa dikomunikasikan secara baik, tanpa harus rapat tapi cukup dengan komunikasi," tutur Wapres.

Boediono minta kepada DPD RI untuk terus melakukan komunikasi khususnya soal pengelolaan keuangan negara di pusat dan daerah bersama pemerintah. "Pertukaran informasi dan saling melengkapi jadi modal luar biasa dan bagi pemerintah sangat penting mendapat dukungan dari DPD," kata Boediono.

Menurut Boediono, sebagai wapres dirinya menyambut baik ajakan ketua DPD yang telah komitmen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan keuangan negara di pusat dan daerah. Wapres menilai, niat DPD tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah yang saat ini memang berupaya menata pengelolaan keuangan negara di pusat dan daerah.

Diakuinya, upaya tersebut memang membutuhkan waktu dan tenaga yang lama, sehingga tidak mungkin diselesaikan dalam satu masa kabinet atau pemerintahan. "Tapi tekad ini harus sungguh sungguh dan jangan ada yang disembuyikan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika