REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Enam fraksi membentuk koalisi tandingan sekretariat gabungan (setgab) versi pemerintah khusus untuk pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali ini. Enam fraksi tersebut yaitu, PDI Perjuangan, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, dan Hanura.
Enam fraksi merupakan fraksi yang meminta agar kasus Century dituntaskan secara hukum di sidang paripurna DPR terkait kasus Century. Koalisi ini pula yang akhirnya menentukan keluarnya nama Yunus Husein dan Aryanto Sutadi dari daftar pimpinan KPK usulan setgab yang dimotori oleh Partai Demokrat. Apalagi, enam fraksi ini terus melakukan komunikasi intensif selama sebulan terakhir.
Anggota fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan mengatakan, setgab meminta untuk mengamankan tiga nama. Yaitu, Aryanto, Yunus, dan Zulkarnaen. Menurutnya, karena alasan ini kemudian anggota setgab berusaha untuk mendelay jalannya rapat.
"Kalau yang lain untuk pencitraaan saja, untuk kompromi karena pegang tiga dari lima sudah selesai, berpikir strategisnya di situ," katanya, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/12).
Secara hitungan, lanjutnya, koalisi enam fraksi tersebut memiliki 35 suara. Artinya, di atas kertas sudah dapat dipastikan kalau koalisi ini akan menang. Makanya, Trimedya pun menganggap kalau ada suara dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai bonus.
Sementara itu, lanjutnya, ada keinginan di Komisi III untuk memiliki pimpinan KPK yang independen dan bebas dari unsur pemerintahan. Ia pun bersyukur kemudian setgab tidak kompak dalam mengusung nama-nama capim yang dianggap dekat dengan lingkaran kekuasaan. "Kalau mereka (setgab) tadi solid, kita deg-degan juga tadi," cetusnya.
Yunus, ucapnya, dianggap sebagai perpanjangan tangan istana karena jabatannya sebagai anggota Satgas Mafia Pemberantasan Korupsi yang berada langsung di bawah presiden. Ini diperkuat pernyataannya yang mengaku meminta izin presiden untuk ikut seleksi pimpinan KPK. Begitu pun dengan nama Aryanto yang dianggap bagian dari pemerintahan karena latar belakang kepolisiannya.
Trimedya juga mengaku kalau sempat didekati oleh Partai Demokrat untuk memuluskan nama Yunus dan Aryanto. Namun, ujarnya, hasil pimpinan KPK ini merupakan contoh bahwa dominasi kekuasaan dapat dipatahkan.
Anggota fraksi PKS, Aboebakar Alhabsy menilai hasil ini memang sesuai dengan arahan fraksi dan setgab. meskipun untuk arahan setgab, diakuinya tidak berjalan sempurna. Alasannya, dari tiga nama yang diusulkan, hanya Zulkarnain yang akhirnya berhasil masuk menjadi pimpinan KPK.
Menurutnya, sulit bagi calon yang memiliki catatan terkait korupsi untuk dipilih. "Kami ingin perbaikan melihat pemberantasan korupsi yang selama ini mandek. Ini jadi harapan baru," katanya.
Sementara itu, anggota fraksi Partai Hanura, Syafuddin Suding mengatakan, tidak melihat ada upaya secara jelas untuk tidak memilih Yunus atau Aryanto. "Kita hanya melakukan pertemuan-pertemuan untuk menyamakan persepsi, sikap, tentang siapa figur terbaik dari delapan capim. Tidak ada upaya jegal menjegal dan itu tidak pernah dibicarakan," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika