REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penyelidikan atas runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara masih terus dilakukan dan Kementerian BUMN meminta PT Hutama Karya Persero bertanggungjawab jika dinyatakan bersalah berdasarkan hasil penyelidikan.

Pendapat itu diungkapkan Deputi Menteri BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik, Sumaryanto Widayatin, di ruang kerjanya di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.

Menurut Sumaryanto, Hutama Karya sebagai kontraktor pembangunan Jembatan Mahakam II ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahkan, ia meminta bukan hanya kontraktor yang dimintai pertanggungjawaban melainkan seluruh pihak yang terlibat dalam proyek jembatan tersebut.

"Sekarang waktunya 'be professional'. Kalau HK ada indikasi kesalahan maka harus tanggungjawab," katanya.

Ia menegaskan bahwa Kementerian BUMN tidak akan membela Hutama Karya, kendati masih dalam naungan kementerian ini.

Saat ini, tim penyidik tengah menyelidiki pihak-pihak yang terkait dengan proyek pembangunan jembatan yang menyerupai Golden Gate di San Francisco, Amerika Serikat, itu. "Hutama Karya juga belum tentu tidak bersalah. Apakah mereka beli bahan-bahannya dari China dan tidak ada pengecekan komponen lebih lanjut," ungkapnya.

Sumaryanto mengharapkan pembangunan jembatan ke depan harus menggunakan komponen dalam negeri, demikian juga dengan tenaga kerjanya. "Ini jadi pelajaran kita. Ke depan diharapkan akan lebih baik lagi," katanya.

Untuk diketahui, Jembatan Kukar ambruk pada Sabtu (26/11) dan badan jembatan masuk ke dalam Sungai Mahakam bersama sejumlah kendaraan yang tengah melintas.

Kejadian itu menyebabkan 18 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Hingga saat ini masih terdapat lebih dari 20 orang belum ditemukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika