REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalimantan Timur, Bambang Susilo meminta pemerintah pusat melakukan audit teknis terhadap jembatan Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur yang ambruk pada Sabtu (26/11).
"Kejadian itu bukan akibat bencana alam, karena arus sungai Mahakam yang relatif normal. Penyebabnya karena konstruksi yang salah, mungkin bahan-bahan yang dipakai kualitas rendah atau KW 10. Oleh sebab itu, mesti dilakukan audit teknis secara cermat. Ada baiknya, kontraktor, pimpro, konsultan dan desainernya diperiksa," kata Bambang di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (28/11).
Ia menambahkan, bila hasil investigasi teknis terbukti ada kontraktor yang nakal dalam pengerjaan jembatan yang menghubungkan Tenggarong dengan Samarinda dan Balikpapan itu maka harus diberikan sanksi.
Ketua Komite II yang membidangi infrastruktur, perdagangan dan sumber daya alam ini yakin, kalau bahan bangunan yang dipakai bagus, misalnya bajanya berkualitas baik, tak mungkin pilar-pilar penyangga jembatan mengalami penurunan dan akhirnya jatuh ke sungai.
"Karena kabel dan bajanya mungkin KW 10, maka nggak kuat menahan beban dan akhirnya ambruk. Masa pakai jembatan ini kan 50 tahun, tapi kenapa baru 9 tahun kok sudah jebol? Ada apa? Makanya saya minta kontraktor dari PT Hutama Karya yang selama ini dianggap sebagai jagonya pembuat jembatan dan menjadi raja di Kaltim, segera dimintai keterangan," kata Bambang.
Menurutnya, ambruknya jembatan Kukar itu akibat kesalahan Pemda yang terlalu percaya kepada kontraktor BUMN, padahal kualitas produknya rendah. ia curiga telah terjadi kongkalikong dalam pembangunan jembatan Kukar.
"Dengan kejadian ini saya berharap Pemda tidak lagi mendewa-dewakan kontraktor BUMN yang ternyata kualitas hasilnya payah, Pemda perlu mengajak para kontraktor daerah yang selama ini hanya jadi penonton," katanya.
Bambang berharap, pemerintah segera membuat komitmen dengan rakyat Kaltim untuk membangun jembatan baru sebagai pengganti jembatan yang ambruk itu.
"Jangan hanya mengeruk kekayaan rakyat saja ke pusat, bangun jembatan yang baru. Kalau tidak, rakyat marah. Kan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim tiap tahunnya sebesar Rp350 Triliun, sementara untuk membangun jembatan ini tidak sampai Rp1 Triliun," tegas Bambang Susilo.
Sebelumnya, Menko Kesra Agung Laksono mengaku sudah meminta kepada Menteri Perhubungan, EE Mangindaan untuk mengoperasikan beberapa kapal ferry sehingga perhubungan di Kaltim tidak putus total.
Agung juga telah meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif untuk segera membuat dermaga darurat sebagai tempat untuk menyandar kapal ferry yang dioperasikan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika