Senin 28 Nov 2011 19:41 WIB

Muhammadiyah Minta KPK dan DPR Usut Tuntas Skandal Century

Rep: M Akbar/ Red: Chairul Akhmad
Massa dari Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor (GEMPUR), melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta. Mereka menuntut KPK segera menuntaskan kasus Bank Century.
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Massa dari Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor (GEMPUR), melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta. Mereka menuntut KPK segera menuntaskan kasus Bank Century.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Muhammadiyah mendesak kepada KPK dan fraksi di DPR untuk mengusut tuntas skandal maha korupsi Century. Muhammadiyah juga menantang KPK untuk mempunyai keberanian memanggil Presiden maupun Wakil Presiden jika terlibat dalam skandal yang telah merugikan negara.

''Kepada KPK, Pak Busyro Muqoddas, kader Muhammadiyah yang menjadi ketua KPK, untuk lebih berani dan segera menyeret mereka-mereka yang sudah disebut terlibat dalam maha skandal Century,'' kata Ketua Muhammadiyah, Din Syamsuddin, usai acara diskusi di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (28/11).

Din meminta pihak KPK tidak perlu berkompromi terhadap nama-nama yang sudah muncul ke publik terkait skandal Century. ''Jangan didatangi mereka, siapa pun mereka, apakah itu presiden, wakil presiden, menteri. Panggilah seperti tersangka lain yang biasa dipanggil KPK,'' ujarnya.

Desakan serupa juga sempat tercetus dari mulut Misbakhun. Politisi DPR yang pernah masuk bui ini bahkan menyerukan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipenjarakan.

Dalam diskusi Korupsi, Politik Multipartai, dan Demokrasi Liberal, Misbakhun menyebut nama seperti presiden SBY, Boediono dan Sri Mulyani telah terlibat dalam skandal Century. ''Century ini adalah kasus pencurian yang sempurna. Yang kita perlukan sekarang adalah mengurungnya,'' kata Misbakhun merujuk pada sosok SBY.

Untuk bisa menghukum pihak-pihak yang terlibat dalam skandal korupsi ini, Din juga meminta agar fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk lebih bersikap pro-aktif. ''Saya kira sudah saatnya DPR lewat fraksi-fraksi untuk menggunakan hak menyatakan pendapat karena kasus Century ini terkesan tidak kunjung selesai, ditutup-tutupi bahkan nyaris dipetieskan,'' kata Din kembali.

Walau sejauh ini sudah ada permintaan dari presiden untuk membuka skandal Century, namun Din melihat hal itu hanya sekedar basa-basi politik saja. ''Walau ada pernyataan buka, tetapi justru tidak pernah dibuka-buka. Saya melihat itu hanya retorika politik belaka saja,'' tandas Din.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement