REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upay pemerintah menjadikan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dinilai gagal, karena tidak mampu menyejahterakan rakyat papua dan selalu bertindak diskriminatif terhadap masyarakat disana.
Sekretaris Presidium Dewan Papua, Thaha al Hamid, menyatakan apa yang dilakukan pemerintah saat ini tidak lain dari tindakan kolonialisme internal, karena pemerintah hanya menghisap kekayaan bumi Papua tanpa memperhatikan kehidupan masyarakat Papua.
"Pemerintah hanya berhasil mengindonesiakan emas dan tembaga kami," tegasnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, Rabu (23/11).
Dia mengatakan ada rekayasa yang sengaja dibuat untuk membuat Papua tidak tenang. Kondisi disana selalu dibuat mencekam sehingga selalu saja ada teror yang menakutkan.
"Rakyat selalu saja diberitahukan ada aksi penembakan yang dilakukan orang tak dikenal," jelasnya. Hal itu perlu diselidiki serius siapa pelakunya.
"Kenapa di hutan-hutan yang tidak jauh dari lokasi penembakan liar itu ditemukan bungkusan nasi lengkap dengan air minum dari pihak perusahaan Freeport," tanyanya. Dia mengatakan hal ini sudah jelas rekayasa yang dibuat-buat untuk menakutkan warga Papua.
Bumi Papua dinilainya kaya akan hasil bumi, namun masyarakat disana dikatakannya tidak pernah merasakan kekayaan alamnya sendiri. Mereka tetap hidup dalam kemiskinan dan penderitaan sehingga tidak pernah berkembang.
Belum lagi tindakan diskriminatif aparat dalam hal penegakkan hukum. Dia menceritakan orang mabuk yang berbicara tak sadar tentang Papua langsung diklaim sebagai perbuatan makar dan langsung ditindak tegas aparat. Sedangkan pelaku korupsi dimanjakan tanpa tindak kekerasan.
Thaha menyatakan pemerintah seperti ingin mengajarkan bahwa lebih baik korupsi daripada mengkritik pemerintah ataupun berbuat makar. "Apakah Pemerintah menganggap kita bagian dari Indonesia jika berkorupsi? Korupsi kah yang menjadi wadah mempersatukan Papua dengan Indonesia," jelasnya. Pihaknya kecewa dengan sistem seperti itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika